Percepat Hunian Rakyat, Pemerintah Kaji Pembentukan Badan Khusus Perumahan
Jakarta, Rabu 31 Desember 2025- Pemerintah pertimbangkan pembentukan lembaga yang khusus berfokus pada percepatan pembangunan perumahan nasional termasuk renovasi hunian
Seperti disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, usai mengikuti rapat terbatas (ratas) di Istana Negara bersama Presiden Prabowo pada hari Selasa (30/12)
“Intinya memang harus ada lembaga yang nanti mengambil alih persoalan tanah, pengadaan lahan, perizinan, pembiayaan, serta manajemen hunian yang berbasis hunian sosial,” jelas Fahri, dikutip dari Bisnis.com
Presiden Prabowo pada beberapa kesempatan berpesan agar mekanisme percepatan pembangunan rumah khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) segera dibuat, dimana menurut Fahmi pesan tersebut sejalan dengan mandat di sejumlah UU yang mengamanatkan dibentuknya badan khusus
Terkait program renovasi rumah, Fahri mengungkap jika pemerintah menargetkan perbaikan 400.000 unit untuk tahun 2026, namun tidak menutup kemungkinan diperluas hingga 2 juta rumah. “Bahkan beliau setuju sampai dua juta sekalipun untuk renovasi, tidak ada masalah,” tutur Fahri
Lebih lanjut, ia mengaku tengah merancang konsep khusus untuk mengatasi keterbatasan lahan di kawasan perkotaan. Kompleksitas dan minimnya tanah di wilayah tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk program pembangunan sejuta rumah
“Di perkotaan itu banyak masalah ketersediaan lahan yang memang sangat sulit. Inilah yang sedang kami desain konsepnnya,” tambahnya
Guna mengatasi kendala tersebut, Fahri mengatakan diperlukan adanya regulasi, baik Peraturan Presiden (Perpres) maupun Peraturan Pemerintah (PP). “Kami sedang persiapkan peraturan yang dibutuhkan untuk memastikan percepatan itu bisa berjalan,” tutur Fahri mengakhiri
Baca Berita Menarik Lainnya di Google News